“Walaupun dengan berbagai keterbatasan, yang artinya masih untuk dukungan kepada anak-anak sekolah menengah bawah di mana kita mendahului atau kita prioritaskan dengan sasaran utamanya OAP (Orang Asli Papua). Tetapi itu juga belum mencapai focus on yang kita tentukan,” katanya.
Dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG di Papua akan dimulai secara bertahap setelah Lebaran 2025. Oleh sebab itu, pihaknya meminta adar ada sosialisasi dan edukasi terkait manfaat MBG agar dapat segera dilakukan.
Namun, hingga saat ini, Kota Sorong baru memiliki empat dapur sehat dari total 60 yang dibutuhkan untuk mendukung program ini di lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya.
Program ini tidak sekadar menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah, tenaga pendidik, dan keluarga kurang mampu, tetapi juga berperan sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Anggota PYCH dan DPM/A yang tersebar di pelosok pedesaan dan perkotaan Papua Barat menyatakan siap berkolaborasi dengan pihak pengelola program makan siang gratis ini di Papua Barat, diharapkan program ini akan berjalan sukses dan berkelanjutan, serta memberi ‘result’ dan ‘effects’ sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis akan memastikan mereka mendapatkan makanan yang layak dan bergizi, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik, "
“Kami ingin memastikan bahwa semua fasilitas yang dibutuhkan benar-benar siap agar program ini bisa segera dilaksanakan,” click here ujarnya.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pembangunan Papua tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang memastikan setiap warganya mendapatkan hak dasar yang layak: hak untuk hidup sehat dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
“Dengan akses gizi yang lebih baik, kami yakin anak-anak di Papua dan wilayah timur lainnya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara akademis dan sosial,” tutup Risa.
Papua dikenal memiliki kondisi geografis yang sulit, dengan banyak daerah yang hanya bisa dijangkau melalui jalur udara atau perjalanan panjang melalui sungai dan pegunungan. Situasi ini membuat akses terhadap bahan pangan sehat menjadi terbatas, sementara harga kebutuhan pokok sering kali melambung tinggi.
Sementara itu, dalam pemberitaan yang berbeda, OPM menolak berjalannya program MBG dan mengancam akan menembak hingga membakar gedung sekolah tempat MBG berlangsung. Bahkan beredar isu bahwa makanan MBG beracun.
Sebagai tokoh masyarakat, Esau juga mengajak seluruh lapisan masyarakat di Papua untuk mendukung dan terlibat aktif dalam program ini. Keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolonel Inf Agus menjelaskan ada forty seven orang relawan yang dipekerjakan. Kemudian ada kepala satuan pelaksanaan dan wakil, ahli gizi dari Dinkes Manokwari, akuntan, dan lainnya di bagian masak sampai dengan pengantaran.
Dia menambahkan keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.
“Papua sebagai bagian integral Indonesia harus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing world-wide,” kata Esau.
PAPUA - Kemiskinan dan kelaparan masih menjadi tantangan besar di Papua, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Namun, secercah harapan kini hadir melalui Program Makan Bergizi Gratis, sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka gizi buruk, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membuka peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat Papua.